Protes Kebijakan Ancol, Frontjak bersama Sekber Buruh dan KPA Demo DPRD DKI
 |
| Aksi Frontjak |
Mereka mendesak para wakil rakyat agar turun tangan mengatasi kebijakan PT TIJA yang dinilai merugikan mereka, dan sarat aroma kolusi.
“Kami dikenai tarif Rp20 ribu untuk sekali masuk Ancol, tapi aturan ini nggak berlaku untuk taksi Blue Bird dan Ekspress,” tegas Rudi, koordinator Frontjak, di sela-sela aksi demo yang mereka gelar di depan gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.
Dari penjelasan para demonstran ini diketahui, pada April silam, tiba-tiba PT TIJA memberlakukan kebijakan pengenaan biaya masuk Rp20 ribu bagi taksi non Blue Bird dan Express.
Alasan pemberlakuan itu tak jelas dan tidak disosialisasikan dahulu. Sebelumnya, mereka bebas keluar masuk untuk mengangkut dan menurunkan penumpang.
“Kami sudah demo di Ancol, tapi nggak ada tanggapannya, karena sampai sekarang kebijakan itu masih berlaku. Makanya kami demo ke sini dengan harapan DPRD turun tangan, dan TIJA menghapus kebijakan itu,” kata Rudi lagi.
Para sopir taksi ini yakin, ada kolusi antara TIJA dengan manajemen Blue Bird dan Express karena hanya kedua perusahaan itu yang tidak dikenai kebijakan. Tujuannya jelas, memonopoli penumpang yang berwisata ke Ancol.
Di sisi lain, Presidium Sekretaris Bersama Buruh, Sultono, mengungkapkan, nasib serupa dialami para pedagang kecil yang berusaha di areal rekreasi Ancol.
“Mereka dikenakan pungutan jutaan rupiah setiap bulan,” katanya.
Sultono berharap, Pemprov DKI tidak boleh tutup mata atas kejadian ini karena ini menyangkut hajat hidup warga yang mengais rejeki di lokasi wisata milik Pemprov DKI itu .(terbit di citraindonesia)
